Jakarta || Pandawa Cakra.Com_.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan setelah menegur keras seorang pegawai pajak yang menagih pajak di waktu tak lazim.
Dalam keterangannya, Menkeu Purbaya menilai tindakan tersebut mencerminkan kurangnya etika dan profesionalisme aparatur negara.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut fakta terkait kasus pegawai pajak yang menagih Rp 300.000 pada pukul 05.41 pagi hingga menuai teguran langsung dari Menkeu Purbaya:
Penagihan Pajak Dilakukan Pukul 05.41 PagiKonfirnasi via Nomor Tunggal, Layanan "Lapor Pak Purbaya" Capai 28.390
Kasus ini mencuat setelah laporan masuk melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa seorang account representative (AR) dari KPP Tigaraksa datang ke rumah wajib pajak dan melakukan penagihan sebesar Rp 300.000 pada dini hari.
Menkeu Purbaya mengonfirmasi bahwa laporan tersebut benar adanya. Ia menyebut tindakan pegawai pajak itu memang dilakukan, namun bukan termasuk kategori premanisme. Kendati demikian, Purbaya menilai waktu penagihan yang dilakukan sangat tidak wajar dan menunjukkan ketidakprofesionalan.
"Ada aduan yang terbukti mengenai account representative di KPP Tigaraksa, namun bukan tindak premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan AR adalah mengingatkan tunggakan pajak sebesar Rp 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 05.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak," ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu Purbaya Minta Sanksi Tegas
Menkeu Purbaya dengan tegas meminta agar pegawai pajak tersebut tidak hanya diberikan pembinaan, melainkan juga dijatuhi sanksi tegas. Ia menilai tindakan seperti itu mencoreng citra Kementerian Keuangan yang seharusnya melayani masyarakat dengan etika dan profesionalisme.
"Coba kasih sanksi sedikit ya, jangan dilatih aja. Dihukum sedikit ya. Dia ngejar uang Rp 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. Ketok-ketok rumah orang, `wei, bayar!` Kasih sanksi sedikit ya," kata Purbaya di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
(Tim Red).
